kepala biro hukum kemendikbud. Kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadaan, Edy Gunawan. kepala biro hukum kemendikbud

Dasar hukum dalam Kepemimpinan Transformasional meliputi, antara lain: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. , mbaAudiensi dengan kepala Biro Hukum Kemendikbud. id Salinan sesuai dengan aslinya. Site for ult. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. 3. 3/KP/2010 tanggal 27 Januari 2010 tentang Pedoman pemberian tugas belajar. Admin LLDIKTI | 10966 kali. Senada dengan Praptono, Kepala Biro Ortala Kemendikbudristek, Mustangimah mengimbau kepada seluruh pemangku kepentingan agar menyikapi transformasi kelembagaan, SDM, sistem kerja, dan transformasi digital dapat diterima dengan sikap arif, bijaksana, dan proaktif. Dian Wahyuni NIP 196210221988032001 . Untuk sementara, Plt Kepala Biro. Alumni program doktor Australian National University ini juga pernah menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada. Title: SALINAN PERMEN. Kepala Biro Hukum Dian Wahyuni. Selanjutnya, kepada Kepala Biro Hukum, Sesjen Suharti mengatakan, dibutuhkan keberanian dan kecerdasan dalam melakukan transformasi regulasi di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Nadiem Anwar. go. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 6. Laporan Kinerja Biro Perencanaan. Jl. Permendikbudristek Nomor 19 Tahun 2023. #BiroHukum#Kemendikbudristek#ReformasiBirokrasi199 Followers, 4 Following, 46 Posts - See Instagram photos and videos from Biro Hukum (@birohukumdikbud)SALINAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 411 / O / 2022 TENTANG. id. Sebagai unit kerja di bawah Sekretariat Jenderal, Biro Organisasi dan Tata Laksana dipimpin oleh seorang Kepala Biro, dan mempunyai kewajiban untuk mendukung. Pengumuman Libur Lebaran: Layanan Tutup Sementara pada Libur Lebaran di tanggal 19-25 April 2023. jdih. id-13- Pasal 33 Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi danSebagai unit kerja di bawah Sekretariat Jenderal, Biro Organisasi dan Tata Laksana dipimpin oleh seorang Kepala Biro, dan mempunyai kewajiban untuk mendukung pencapaian program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan secara spesifik memberikan. Kepala Biro Hukum . Subiyantoro, S. 3. 2. 2018--2020. Website :. Masalah hukum dan perkara yang ditangani adalah masalah hukum dan perkara yang berkaitan dengan kepentingan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang kemudian dilakukan proses penanganan oleh Biro Hukum sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (POS) yang berlaku. 196210221988032001 . “Kepada Kepala Biro SDM, kami percaya Ibu Ambar dapat memimpin reformasi pembinaan dan tata Kelola SDM di Kemendikbudristek,” ujarnya di Gd. Pd. No. Kepala Biro Hukum dan Organisasi. YASONNA H. Banyumas -. id. Abdul Kahar sebagai Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Kepala Biro Perencanaan. id Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ttd. Kualifikasi Pelaksana : Memahami prosedur pelaksanaan uji materi peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung. Kepala Subbagian I pada Bagian Perencanaan Kebutuhan Pegawai, Biro Kepegawaian. id SALINANKemendikbud 100 15 35 65 100 [IKK 1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi (LKIP) Biro Hukum Setdaprovsu Tahun 2021 ini. Ketatnya persaingan yang harus ditempuh peserta selama proses seleksi ditekankan Sekretaris Jenderal (Sesjen), Suharti, sebagai suatu tantangan agar. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Kemendikbud. Pembantu Pimpinan, Biro Kepegawaian. Sumber : Penulis :. Kepala Bagian Tata Usaha. Dua pejabat yang dilantik hari ini adalah Chatarina Muliana Girsang sebagai Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan. Komplek Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Untuk pertama kalinya, pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dilakukan secara daring atau online karena masa pandemi Covid-19. 24 Tahun 2014; serta Permendikbud No. Pusat JDIH Kemendikbud yaitu Biro Hukum Sekretariat Jenderal. 8. Kepala Biro Hukum . jdih. go. Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-IND/PER/3/2012 tentang pedoman Penggunaan Produk. Rabu, 11 September 2013 14:59 WIBKepala Subbagian Hukum, Bagian Hukum dan Perencanaan: 2003 -- 2005: Kepala Subbidang Asimilasi dan Akulturasi Bidang Perubahan Sosial: 2002 -- 2003: Kepala Subbagian Organisasi Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat: 2001 -- 2002: Kepala Subbagian Hukum Sekretariat Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni, dan FilmSurat edaran kepala Biro Kepegawaian no 4159/A4. Dilihat: 821. Unduh. lingkungan Kemendikbud mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM 35% Nilai PMPRB Kemendikbud 90Tugas. Kementerian ini dipimpin oleh Nadiem Makarim yang. Kepala Biro Hukum, Dian Wahyuni NIP 196210221988032001. H. 8, Jakarta Pusat 10340. Mendikbudristek Lantik Rektor, Direktur, dan Pejabat Fungsional. 18. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Plt. Ak. Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, TTD. perundang-undangan, organisasi, dan ketatalaksanaan serta pemberian bantuan hukum di lingkungan Kemendikbud dikoordinasikan oleh Biro Hukum dan Organisasi. id. Triyantoro Kepala Biro Umum d an Pengadaan Barang dan Jasa Asesor Area Penguatan dan Plt. Dian Wahyuni NIP 196210221988032001Kepala Biro Umum dan PBJ Kemendikbud Nomor 123797/A7/TU/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2021 di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2011--2015. A Lantai 3, Kantor Kemendikbudristek, Senayan, Jakarta, pada Jumat 31 Maret 2023. 520 responden di seluruh Indonesia pada 7 hingga 12 April 2022, Survei Indikator Politik Indonesia menyebut bahwa lebih dari 75% warga puas atas kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Kamis (8/6) kemarin. atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 05/PER/M. kemdikbud. Dian Wahyuni NIP 196210221988032001 . Dian Wahyuni NIP 196210221988032001 jdih. a Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Dr. Selengkapnya. Sekretaris. Balai PelestarianKemendikbud Optimalisasikan Peran Jabatan Fungsional Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Posted at, 14 April 2021 - 15:38:39 WIB, Dilihat 837 kali. kemdikbud. Audiensi dengan kepala Biro Hukum Kemendikbud. H. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. Kota Jakarta Pusat. Andi Amrullah Biro Perencanaan Anggota g. Tentang Kami < Back to homepage. Produk Hukum ; Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Data Lembaga Masyarakat Bid. KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 3361 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR PELAYANAN DI BIRO HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI B. , m. Dian Wahyuni NIP 196210221988032001 . Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Kemendikbud, Hendarman. Narwanto Biro Hukum Anggota d. 2015--2016. Pasal 14 Dokumen. SALINANKepala Biro Hukum, Dian Wahyuni NIP 196210221988032001. Kualifikasi Pelaksana : Memahami prosedur pelaksanaan beracara perdata dengan Menteri sebagai penggugat. go. Memperoleh gelar Sarjana. Pd sebagai Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Sumatera Barat. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas. Jalan Jenderal Sudirman, Senayan. Nama Jabatan Kelas Jabatan Persediaan Pegawai KeteranganSeleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Kemendikbudristek. Kepala Biro Hukum Kemendikbud: Ma`had Aly Harus Punya Standar. Kramat Raya No. Inspektorat Jenderal Kemendikbud adalah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pasal 13 Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran serta penyiapan bahan pembinaan akuntabilitas kinerja. 2019 – 2021. Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, TTD. KOMPAS. KEPALA BIRO HUKUM / 20-01-2020: Tempat, tanggal lahir : PEMALANG, 07 DESEMBER 1971: Pendidikan terakhir : STRATA DUA (S2) MAGISTER MAGISTER ILMU HUKUM UNDIP SEMARANG LULUS TAHUN 2000: Riwayat tanda jasa :-Riwayat jabatan : KEPALA BAGIAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN BIRO HUKUM. jdih. kemdikbud. Analis Kebijakan Ahli Utama S-2 L . , M. 17 jo 46 Tahun 2013; PB Kemdikbud dan Kepala BKN No. Rabu 01 Desember 2021. Implementasi Kurikulum Merdeka tahun ajaran 2022/2023 menuai berbagai persepsi di masyarakat. , M. Tangerang Selatan, 24 Agustus 2022 --- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim telah mengeluarkan Peraturan Nomor 20 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 26 April 2022, guna. data. Kontak (current) Beranda / Detail Peraturan; Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2010. Struktur Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Sesuai dengan Permendikbudristek No. 2010 - 2011. Nama POS: Uji Materi Peraturan Perundang-Undangan di Mahkamah Agung. Penegakan hukum dan Reformasi Birokrasi menjadi fokus, karena korupsi terkait penegakan hukum dan birokrasi sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik kepada negara. 9. 370 di 395 satuan baik di pusat, UPT, maupun PTN, dan belum termasuk pegawai nonPNS yang jumlahnya cukup banyak, Suharti berharap Kepala SDM bisa membina mereka semua dengan baik. kemdikbud. Menempuh pendidikan Sarjana Hukum Internasional di Universitas Indonesia dan meraih gelarnya pada tahun 1993. Hal tersebut diutarakan Plt. 2016 – 2018. Sebab, masalah ini diyakini banyak pihak dapat menghambat keamanan dan kenyamanan dalam proses belajar peserta didik. Nama Jabatan Kelas Jabatan Persediaan Pegawai Keterangan Kemendikbudristek Tegaskan Vaksinasi Bukan Syarat PTM 0. Kepala Biro Hukum Arief Wibisono: Wakil Presiden Komisaris PT PON (Petra Oxo Nusantara) 21. Triyantoro sebagai Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa 6. Kemendikbudristek mengelola aset yang cukup banyak sehingga proses pendampingan dan advokasi hukum secara insentif harus terus dilakukan. Teknologi tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana. Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, TTD. Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, TTD. KOMPAS. Keputusan Mendikbud atau Kepmendikbud Nomor 74/P/2021 Tentang Pengakuan SKS (Satuan Kredit Semester) Pembelajaran Program Kampus Merdeka Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Kemendikbudristek. Biro Perencanaan; Biro Keuangan dan BMN; Biro Sumber Daya Manusia; Biro Organisasi dan Tata Laksa; Biro Hukum; Biro Kerjasama Humas; Biro Umum & PBJ; Pusat Data dan Informasi; Pusdiklat; Puspresnas; Pusat Penguatan Karakter; PUSLAPDIK; LLdikti; Sekretariat LSF; Produk & Layanan. 1. meneruskan ke Kepala Biro Hukum (Karo Hukum) Naskah Nota Kesepahaman dan disposisi Sesjen 30 menit Naskah Nota. D. Pd. 00. Jakarta, ham. Kepala Biro Kerja Sama dan Humas Kemendikbud, Hendarman di Jakarta, Rabu (9/3) menyebutkan, pengembangan SDM unggul harus bersifat holistik dan tidak terfokus kepada kemampuan kognitif saja. 1993--1998. go. 2 Telp. Jenderal Sudirman - Senayan,Jakarta. id, mulai dari login hingga selesai. go. Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM) sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melakukan pencanangan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK). Inspektorat Jenderal Kemendikbud adalah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di lingkungan Kementerian Pendidikan. Dikbud ; Seleksi CPNS Kemendikbud ;. H. Alamat: Jl. Aris Soviyani, S. “Saya berharap ,saudara dapat segera bekerja secara maksimal, bekerja keras dan bekerja cerdas, untuk. go. Jakarta, 3 Maret 2023 --- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kehumasan tahun 2023 dengan seluruh humas di unit utama dan Satker Pusat. Single Sign OnKementerian ESDM. Dian Wahyuni NIP 196210221988032001 . Persuratan. Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, TTD. id 2. Abdul Kahar sebagai Kepala Pusat Layanan Pembiayaan. Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung A Lt. Rita Erawati, S. Struktur Organisasi. Inspektorat Jenderal Kemendikbud adalah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP. Unduh. 021 - 3441508 ext 5558. 4 Meminta tanda tangan Kepala Biro Hukum Kepala Biro Hukum Salinan peraturan 10 menit 5 Menyampaikan salinan peraturan ke Bagian Ketatalaksanaan Perancang Salinan peraturan 10 menit D Pengarsipan berkas peraturan 1 Menyimpan berkas asli peraturan asli, salinan, dan pendukung Bagian Ketatalaksanaan Berkas peraturan 10 menit Laman (website) Biro Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) ini merupakan sarana untuk menyampaikan berbagai informasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. PAN–RB/10/2013 tentang Batas Usia Maksimal Pemberian Tugas Belajar Bagi Guru, Dosen, dan PNS serta PNS Ijin Belajar. kemdikbud. Plt. Pasal 13 Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran serta penyiapan bahan pembinaan akuntabilitas kinerja. Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ttd. Satuan kerja Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH); dan 2. Dian Wahyuni sebagai Kepala Biro Hukum 5. vervalptk. Abi Sujak, M. bagian pengadaan barang dan jasa. Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, TTD. Petunjuk teknis penyaluran Bantuan pada Biro Keuangan dan BMN ini disusun dengan tujuan: a. NO KOMPONEN URAIAN 1 2 3 1 Dasar Hukum a. H. Kemendikbudristek Lantik Kepala Biro Hukum, Biro Sumber Daya Manusia, dan BBPMP Sumatera Barat. , M. Daftar Isi II II. H, M. go. Informasi . Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. menyampaikan surat kepada Kepala Biro Hukum dan Organisasi untuk melakukan penanganan bantuan hukum dan penyampaian laporan kegiatan penanganan bantuan hukum setiap 4 (empat) bulan sekali. Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ttd. kemdikbud. Selain kompetensi abad 21, Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 dirancang agar ekosistem pendidikan mampu menghasilkan anak. Ilustrasi mengisi SKP Kemendikbud. . Unduh Salinan Keputusan Bersama 4 Menteri tentang Panduan Penyelengaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19. Mampu melaksanakan kegiatan sesuai dengan prosedur pelaksanaan.